Knowledgebase
Knowledgebase Pendidikan Tinggi > Knolwedgebase Pendidikan Tinggi > Knowledgebase

Ask a question:


Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

Solution

Surat Edaran Dirjen Dikti, Direktur Direktorat Ditjen Dikti

  1. 160/E/AK/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi atau di sini
  2. 0394 /E5.2/PL/2013 : Edaran Direktur Litabmas tentang Pengelolaan BOPTN untuk Penelitian Tahun 2013 bersama Lampiran
  3. 978/E.E2.2/KL/2013  Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dikti, ke Seluruh Pengusul Usulan Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia atau di sini
  4. 97/E/KU/2013: Edaran Dirjen Dikti tentang Uang Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 reguler.
  5. 72/E/KP/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap atau di sini
  6. 1679/A3.3/KU/2012: Edaran Sekjen tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan, Belanja, Aset dan Kewajiban pada Laporan Keuangan Kemdikbud Tahun 2012
  7. 1636/A4/KP/2013: Edaran Sekjen tentang tentang  Pemutahiran Data Pegawai PNS dan Permintaan Administrator
  8. 3693/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Informasi Sertifikasi Dosen tahun 2013
  9. 3676/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (Usulan LK diberhentikan dari Jan-Maret 2013)
  10. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
  11. 1483/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penataan Program Doktor
  12. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  13. 1276/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Pembukaan Program Magister dan Doktor Terapan
  14. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
  15. 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
  16. 1223/E/T/20L2: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik
  17. 1061/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru
  18. 1016/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi
  19. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
  20. 1314/D4.3/2012: SE Direkur Diktendik: Keabsahan/Keaslian Jurnal PT
  21. 715/E/T/2012: SE Dirjen Dikti: Pengawasan Penyelenggaran Pendidikan Tinggi di PTS
  22. 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
  23. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
  24. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik : Pembatalan NIDN S3 Tahun 2012
  25. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
  26. 928/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: NIDN bermasalah lengkap dengan lampirannya. (surat edarandan lampirannya)
  27. 393/E/T/2012: Edaran Dirjen Dikti tentang Waspadai Penipuan (lengkap tata cara pendirian, penegerian, perubahan bentuk, pindah lokasi, perubahan nama PT dan Yayasan) atau sini
  28. 305/E/T/2012 : Tarif Uang Kuliah (SPP)
  29. 213/E/T/2012Panduan bagi Kontributor Portal GarudaFormulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
  30. 212/E/T/2012Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
  31. 152/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: kewajiban publikasi makalah mahasiswa sebagai persyaratan lulus
  32. 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  33. 64/E4.3/2012: Surat Edaran Direktur Diktendik: Penilaian Angka Keredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
  34. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Diktendik: Solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
  35. 0677/A.A5/SE/2012: Edaran Sekjen: Perubahan SE Sekjen Kemdikbud 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (dalam surat edaran ini ada jelaskan sampai di mana wewenang pejabat PTN dan Kopertis dalam membuat dan menanda tangani naskah dinas )
  36. 71936/A4/KP/2011 : Surat Edaran Sekjen: Usul Jabatan Fungsional Dosen jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar
  37. 4437/E2.2/2011: Edaran Dirjen Kelembagaan dan Kerjasama: Permohonan Waktu Pelayanan
  38. 4087/E1.2/B/2011: Edaran Sekditjen tentang Permendiknas 38 Tahun 2011 : Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
  39. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
  40. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
  41. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
  42. 2030/E/T/2011: Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidkan Dokter Gigi (S1)
  43. 1853/E/T/2011: Penghentian Sementara Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk 168 PTS
  44. 1749/E/T/2011: Penelaahan atas usulan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi
  45. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan jenjang D3 dan S1, Kebidanan Jenjang D3, D4 dan S1
  46. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter (S1) Baru dan Pembukaan Fakultas Kedokteran Baru
  47. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang  Kualifikasi Pendidikan Dosen
  48. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
  49. 1247/E/T/2011: Desentralisasi Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  50. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
  51. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
  52. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
  53. 1016/E/T/2011: Masa Orientasi Mahasiswa Baru
  54. 925/E/T/2011: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
  55. 914/E/T/2011: Penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
  56. 912/E/T/2011: Usulan Perguruan Tinggi
  57. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
  58. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
  59. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  60. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
  61. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
  62. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  63. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  64. 65088/A4.3/KP/2010: Kewenangan Pemberian Tugas Belajar dan Tunjangan Tugas Belajar
  65. 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana)
  66. 8480/A.A2/LN/2010: Edaran Sekjen: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
  67. 4159/A4.3/KP/2010 : Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
  68. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
  69. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
  70. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
  71. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
  72. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
  73. 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
  74. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap (situs asli)
  75. 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
  76. 170/D/T/2010 : Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  77. 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
  78. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  79. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
  80. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  81. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
  82. 1787/D/T/2009: Perubahan/ Penggabungan Program Studi Bidang Pertanian
  83. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
  84. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  85. 595/D5.1/T/2007: Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama tentang Larangan Kelas Jauh
  86. 1317/D5.1/T/2007 : Legalisasi Foto Copy Ijazah
  87. 2920/D/T/2007:  Daya Tampung Mahasiswa
  88. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1situs asli 2)
  89. 1174/D/T/2004: Penundaan pembukaan program studi Kedokteran Umum
  90. SE/18/M.PAN/5/2004: SE MenPan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
  91. SE/15/M.PAN/2004: SE Menpan tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  92. 2481/E/T/2003: Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kopertis atau di sini
  93. 928/D/C/2002: Pas photo berjilbab/berkerudung
  94. 3120/D/T/2001: Penegasan Pemberlakuan Pelarangan Ospek
  95. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  96. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  97. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
  98. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
  99. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
  100. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
  101. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli)
    Catatan: silakan baca peraturan lebih baru: 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  102. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
  103. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
  104. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang)
  105. Juklak sks Dirjen Dikti terbitan tahun 1983
  106. 1666/D/C/1988 : Semester pendek
  107. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 43
Category: Produk Hukum
Date added: 2013-03-13 23:01:21
Views: 1990
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (5)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid